mindis.id
Latest News
Thursday, August 16, 2018

Perempuan Keraton Yogyakarta dan Cara Pandang Feminisme

Baca Juga



Perempuan dalam keraton Yogyakarta selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas dalam kacamata feminsime. Namun sebelumnya penulis ingin memperlihatkan bagaimana peran seorang perempuan dalam Keraton Yogyakarta. Peran perempuan pertama adalah sebagai seorang pengurus finansial dan keuangan istana. Istri – Istri raja ini, khususnya istri pertama memiliki peran yang cukup penting dalam mengurus seluruh pengeluaran dan pemasukan kerajaan. Istri pertama raja harus memegang kunci di tangannya kemanapun ia pergi. Kunci tersebut merupakan kunci untuk membuka seluruh ruangan kerajaan, salah satunya adalah gudang harta kerajaan.

Mengutip dari antropolog Amerika Serikat Ward Keeler yang meneliti tentang Keraton Yogyakarta, menjelaskan bahwa perempuan dianggap jauh lebih baik menyangkut urusan keuangan dari pada laki – laki. Mereka mengawasi dengan sangat hati – hati setiap pengeluaran dan pemasukan kerajaan (dalam Carey, 2018: 38)

Selanjutnya, peran perempuan Keraton Yogyakarta bahkan perempuan Jawa pada umumnya adalah sebagai Konco Wingking. Konco Wingking secara harfiah berarti teman belakang. Teman belakang yang dimaksud disini adalah perempuan sebagai pengurus dapur kerajaan serta sebagai teman tidur raja. Di dalam makna Konco Wingking ini terdapat 3 kegiatan utama perempuan Jawa, yaitu macak, masak, manak.

Selain Konco Wingking, ada pula istilah Swarga Nunut, Neraka Katut, yang artinya ke surga ikut, ke neraka pun juga ikut. Paham ini menjelaskan bagaimana posisi laki – laki. Perempuan hanya sebagai pengikut dari laki – laki sehingga jika laki – lakinya ke surga maka istrinya pun ikut, begitu juga jika ke neraka. Dari sini sangat terlihat jelas bahwa Laki – Laki lebih superior dari perempuan (Handayani & Ardhian Novianto, 2004: 117).

Cara Pandang Feminisme dalam Melihat Perempuan Kerajaan Jawa

Untuk menganalisis tentang peran perempuan dalam kerajaan Jawa, penulis akan menggunakan teori feminis marxis sebagai alat analisis. Feminis Marxis beranggapan bahwa sistem kelas bertanggung jawab atas terhadap diskriminasi dan fungsi status seorang perempuan. Feminis Marxis juga percata bahwa perempuan kelas atas atau borjuis tidak mengalami penindasan seperti apa yang dialami kaum perempuan proletar.

Jika menggunakan pandangan ini untuk melihat fungsi perempuan sebagai pemegang kekuasaan keuangan kerajaan maka feminis marxis ada benarnya. Perempuan Jawa tidak mengalami penindasaan seperti perempuan – perempuan dari kelas buruh. Bahkan, ia masuk ke dalam ruang yang cukup penting dalam kerajaan yaitu finansial kerajaan.

Penulis mengambil contoh, terdapat seorang first lady kerajaan Yogyakarta bernama Ratu Kencono Wulan (1780 – 1859). Ratu Kencono Wulan sebagai istri ketiga dari sultan banyak mengambil keuntungan dari setiap projek kerajaan, misalnya mengambil sejumlah uang dengan seseorang yang ingin menjadi pejabat kerajaan, ataupun ingin mendapatkan tanah jabatan. Siapapun yang ingin naik pangkat menjadi pejabat kerajaan dan memperoleh tanah, harus memberikan uang kepada ratu supaya permohonannya dikabulkan. (Carey, 2018 : 39)

Dari contoh ini, dapat disimpulkan bahwa Ratu Kencono Wulan memiliki fungsi dan peran yang begitu sentral dalam urusan kerajaan. Bahkan, di dalam kerajaan saat itu terdapat begitu banyak emas, berlian dan perak hasil upeti yang diberikan orang – orang tersebut untuk menyogok Rati Kencono Wulan. Sayangnya, pada tahun 1812 kerajaan hancur diserang dan dijarah oleh pasukan Inggris.

Namun, jika melihat fungsi perempuan Kerajaan Jawa yaitu sebagai Konco Wingking, maka Feminis Marxis menjadi tidak sepenuhnya benar. Perempuan borjuis pun menerima penindasan secara kultur dan budaya Jawa pada saat itu. Misalnya, apapun yang dilakukan oleh istri harus se-izin suami. Kasus Ratu Kencono Wulan hanya menjadi salah satu kasus saja dimana perempuan bisa mengambil peran penting. Sebab, Sultan kedua saat itu sangat mencintai Ratu Kencono Wulan sehingga apapun yang dia minta pasti diberikan.

Margaret L. Anderson mendefinisikan budaya sebagai sebuah pola harapan tentang perilaku dan kepercayaan pada apa yang pantas bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya menyediakan resep-resep bagi perilaku sosial. Budaya mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, kita harus menjadi apa, dan apa yang harus kita harapkan dari orang lain. (Anderson, 1983 : 47)

Selanjutnya Haralambos dan Heald menyimbulkan bahwa norma, nilai dan peran ditentukan secara kultural dan disampaikan secara sosial. Dari sudut pandang ini, peran gender adalah sebuah produk budaya daripada produk biologi. Individu mempelajari masing-masing peran laki-laki maupun perempuan. Pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin didukung dan dibenarkan oleh sistem kepercayaan dan nilai yang menyatakan bahwa peran gender adalah normal, alami, benar dan layak. (Haralambos & Heald, 1980 : 373)

Oleh karena itu, Rosemary, Hennesy dan Chrys Ingraham mengatakan bahwa feminis Marxis erat kaitannya dengan Feminisme Sosialis, dimana sebenarnya kedua pandangan ini melihat bahwa perjuangan kaum feminis adalah mendobrak budaya dan tatanan sosial secara keseluruhan (Hennesy & Chrys Ingraham, 1997 : 4)

Perempuan Keraton Yogyakarta Kini

Posisi perempuan dalam kerajaan Yogyakarta berubah semenjak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama dengan istrinya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Perbedaan mencolok adalah kini Raja Jawa tidak lagi identik dengan istri atau permaisuri ataupun selir yang banyak. Sebab, Sri Sultan Hamengkubowo hanya memiliki satu istri, yaitu GKR Hemas.

Perempuan modern pun patut untuk disematkan kepada GKR Hemas. Sebab, ia berusaha mendobrak stereotip yang terbentuk selama ini. Mengutip dari Tirto.id, dalam bukunya GKR Hemas: Ratu di Hati Rakyat, perempuan no 1 di Yogyakarta ini mengatakan bahwa

“Perempuan itu bukan lagi konco wingking, neraka katut surga nunut. Perempuan itu juga mahluk mandiri”- GKR Hemas

GKR Hemas dalam berbagai kesempatan membuktikan bahwa perempuan tidak hanya bisa dalam urusan domestik, tapi juga harus bisa masuk dalam urusan publik. Ia merupakan ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK), Penasihat organisasi DharmaWanita, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah, Ketua Umum Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penyandang Cacat Dria Manunggal, Penasehat Yayasan Jantung Indonesia dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu saja, ia pun melebarkan sayap ke dalam urusan politik. Kini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2009 – 2014, dan periode 2014 – 2019.

Sepakat dengan istrinya, Sri Sultan Hamengkubuwono X pun percaya bahwa perempuan juga berhak dan dapat untuk menjadi pemimpin. Ini dibuktikan dengan keputusannya mengangkat putri sulungnya GKR Mangkubumi untuk menjadi penerusnya. Wajar saja, sebab Sri Sultang Hamengkubuwono X memang tidak memiliki anak laki – laki. Dan jika tidak melakukan manuver seperti ini, garis keturunan kerajaan pun akan bergeser.

Pada awalnya, pengangkatan ini menuai polemik dalam istana. Banyak dari kalangan keluarga keraton yang menolak keputusan Raja tersebut. Namun apa daya, Raja lah yang memutuskan. Selain itu, ada pula kendala dari UU 13/2012 tentang kedaerah istimewaan Yogyakarta, dimana pasal ini memuat bahwa calon Gubernur (Raja Yogyakarta) harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. Kata istri inilah yang menjadi perdebatan. Sebab, hal ini menandakan bahwa pimpinan Yogyakarta haruslah laki – laki. Namun, pada tanggal 31 Agustus 2017, MK memutuskan untuk menghapus pasal tersebut sehingga memuluskan langkah GKR Mangkubumi untuk menjadi pemimpin perempuan pertama di Yogyakarta.


Ahmad Hidayah 
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia 


Referensi :

Anderson, Margaret, Thinking About Women : Sociologist and Feminist Perspectives, 1983, New York, Mcmillan

Carey, Peter, Perempuan – Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII – XIX, 2018, Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia.

Handayani, Christina dan Ardhian Novianto, Kuasa Wanita Jawa, 2004, Yogyakarta: LKIS

Haralambos, dan Heald, Sosiology Themes and Perspectives, 1980, Slough: University Tutorial Press

Hennessy,  Rosemary  dan  Chrys  Ingraham,  Materialist  Feminism  :  A  Reader  in  Class,

Difference and Women`s Lives, 1997, New York: Routledge

Tirto.id, Perempuan Dalam Pusaran Politik Keraton Jawa dan Yogya, https://tirto.id/perempuan-dalam-pusaran-politik-keraton-jawa-dan-yogya-cxLp, diakses pada tanggal 27 Mei 2018.


Sumber Gambar : http://nonapanda.blogspot.com

  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Perempuan Keraton Yogyakarta dan Cara Pandang Feminisme Rating: 5 Reviewed By: mindis.id