mindis.id
Latest News
Friday, August 3, 2018

Perempuan Dalam Jerat Perdagangan Manusia

Baca Juga




Perdagangan manusia merupakan sebuah fenomena global yang tidak melihat usia suku, ras dan gender. Perdagangan manusia bukan merupakan sebuah masalah baru. Perdagangan manusia dapat dilihat dalam konteks perpindahan nasional dan internasional yang diakibatkan oleh globalisasi ekonomi, feminisasi migrasi, konflik bersenjata, rekonfigurasi negara dan transformasi politik. Realitanya, perempuan lebih banyak menjadi korban perdagangan perempuan daripada laki-laki. Selama tahun 2017, sebanyak 1.078 perempuan menjadi korban perdagangan manusia.

Kasus perdagangan perempuan memiliki realita yang kompleks, pola perdagangan perempuan yang ada pada saat ini bukan merupakan pola perdagangan perempuan yang dilakukan oleh perseorangan, tetapi perdagangan perempuan ini dilakukan oleh sindikat-sindikat teorganisir yang seringkali memiliki kegiatan illegal lainnya seperti prostitusi, sindikat penyalur buruh migran illegal dan penjualan obat-obat terlarang. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), setidaknya ada 7 bentuk perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Perempuan-perempuan tersebut diperdagangkan sebagai pekerja domestik, pengemis, pengedar napza (obat adiktif), pekerja nondomestik dengan kondisi kerja yang sangat buruk, pekerja seks, pemuas pedofil, bahkan sebagai pengantin perempuan dalamperkawinan transnasional (Laporan Komnas Perempuan Tahun 2001).  

Sindikat-sindikat yang melakukan perdagangan perempuan ini tidak terbatas oleh wilayah negara, mereka melakukan perdagangan perempuan secara lintas batas. Sehingga mengakibatkan perempuan yang menjadi korban perdagangan lebih sulit untuk keluar dari lingkaran perdagangan manusia ini.

Apabila kasus perdagangan perempuan ini ditelaah dengan menggunakan teori Feminisme Marxis dan sosialis yang dijelaskan oleh Rosemarie Putnam Tong dalam bukunya “Feminist Thought: Pengantar paling Komperhensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis”, maka dapat dikatakan bahwa adanya perdagangan perempuan memang bukan merupakan hasil tindakan satu orang individu. Feminisme Marxis menjelaskan secara gamblang, bahwa perdagangan perempuan merupakan sebuah produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi tempat individu itu hidup. Sindikat-sindikat perdagangan perempuan yang ada tidak mungkin tumbuh subur apabila struktur politik, sosial dan ekonomi suatu negara stabil dan memiliki kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Negara secara tidak sadar menjadi tokoh utama terjadinya perdagangan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, karena negara tidak memberikan kesejahteraan dan jaminan-jaminan atas hak asasi manusia korban perdagangan perempuan.

Penyebab Perdagangan Perempuan

Komnas Perempuan melihat akar masalah dari perdagangan perempuan sebagai akibat dari buruknya tingkat ekonomi masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya akses pendidikan. Sampai saat ini, negara belum membuat kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Selain itu, perdagangan manusia juga diakibatkan oleh adanya kegagalan sistem migrasi yang ada di Indonesia, sehingga mafia-mafia perdagangan manusia dengan mudah melakukan praktiknya di Indonesia.

Absennya negara dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan, menyebabkan sering terjadinya eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga ataupun di dalam masyarakat. Perempuan menjadi wajah dari kemiskinan dan memiliki tingkat perekonomian yang rendah karena perempuan dibayar lebih murah dan dianggap pencari nafkah tambahan. Negara masih membuat regulasi dengan memposisikan diri sebagai kapital yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya, bukan sebagai sebuah pelindung bagi masyarakatnya,

Global Survival Network mengidentifikasi ada beberapa jenis situasi yang mengakibatkan perempuan dan anak terlibat dalam perdagangan seks. Pertama, mencakup perempuan yang ditipu mentah-mentah atau dipaksa dengan kekerasan. Perempuan ini sama sekali tidak tahu mereka akan dipekerjakan sebagai apa dan kemana mereka akan dipekerjakan. Kedua, adalah perempuan yang diberitahu separuh kebenaran oleh orang yang merekrut mereka mengena pekerjaan yang akan mereka lakukan. Namun, kemudian mereka dipaksa untuk bekeja untuk apa yang sebelumnya tidak mereka setujui dan mereka hanya mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali pilihan lainnya. Ketiga, adalah perempuan yang mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Walaupun mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan semacam itu, mereka tidak melihat adanya pilihan ekonomi lain yang bisa mereka kerjakan, dan karena itu mempercayakankendali pada pedagang yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi dan hukum mereka untuk keuntungan uang, sementara mereka dipertahankan, sering berlawanan dengan keinginan mereka, dalam jeratan hutang.

Identifikasi situasi yang di atas sesuai dengan pandangan Marx, yang melihat bahwa adanya perdagangan seks sebagai fenomena kelas, situasi ekonomi dari perempuan dapat menjelaskan mengapa perempuan terpaksa menjual dirinya kepada orang lain. Pandangan Marx ini juga memperlihatkan bahwa implikasi dari perdagangan perempuan yang berakhir pada prostitusi akan menyebabkan adanya alienasi yang dialami oleh perempuan. Perempuan akan mengalienasi pekerjaannya karena pekerjaannya dilakukan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Penjelasan ini sangat relevan dengan perempuan yang terjerat dalam perdagangan perempuan yang berakhir sebagai prostitusi, karena yang dijual adalah apa yang terdekat dengan dirinya yaitu tubuh dan seksualitasnya. Dalam struktur ekonomi kapitalisme, seksualitas tubuh perempuan menjadi komoditi. Bagi perempuan yang terjerat perdagangan perempuan yang berakhir sebagai prostitusi, kapasitas manusiawi yang esensial itu mengalienasi. Dalam perdagangan perempuan, perempuan dijadikan bukan manusia (dehumanized) dan nilai mereka sebagai manusia direduksi berdasarkan nilai pasar.

Lalu apa solusi untuk mengentaskan perdagangan perempuan? Langkah-langkah hukum, mencegah, menyelamatkan, dan merehabilitasi, semuanya dapat digunakan untuk memerangi perdagangan perempuan. Indonesia mungkin dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mencoba membantu perempuan korban perdagangan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan pada saat bersamaan mencoba menghambat laju perdagangan perempuan. Yaitu dengan menjerat para pelaku perdagangan lewat produk hukum yang berpihak kepada korban, memberikan perlindungan dan dukunganbagi korban, serta melibatkan masyarakat dalam penanganannya. 

Selain itu, korban-korban perdagangan harus dijamin kebebasan dari penyiksaan atau pelecehan oleh mereka yang berada di posisi penguasa. Perawatan kesehatan dan psikologis yang memadai, rahasia, dan dapat dijangkau oleh negara atau, jika tidak ada badan negara yang memadai, oleh badan swasta yang dibiayai oleh negara. Layanan tes HIV yang betul-betul dijaga kerahasiaannya. Bantuan hukum secara cuma-cuma. Peluang hukum untuk kompensasi dan ganti rugi atas kerugian ekonomi, fisik, dan psikologis yang mereka derita akibatperdagangan dan pelanggaran terkait. Namun selain dari poin-poin yang dituliskan di atas,ada satu hal yang paling krusial dalam memerangi perdagangan perempuan ini, yaitu kemauan politik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan hak asasi perempuan secara menyeluruh.




Niken Larasati Kusuma Hapsari 
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Konsentrasi Gender 
Universitas Indonesia 




Sumber Gambar : Natan Dwipangga A. 
http://www.konde.co/2016/12/stop-perdagangan-perempuan.html

  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Perempuan Dalam Jerat Perdagangan Manusia Rating: 5 Reviewed By: mindis.id