Latest News
Sunday, December 17, 2017

Kesejahteraan Buruh yang Mulai Terabaikan

Baca Juga

buruh


Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh sudah tak asing lagi di Indonesia. Mogok kerja biasanya dilakukan karena buruh menuntut hak mereka yang mulai dilupakan oleh perusahaan, atau jika mereka sudah berunding dengan pihak perusahaan mengenai ketidakadilan yang mereka dapatkan namun mendapatkan hasil buntu.

Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan dua kali aksi mogok kerja yang dilakukan oleh 644 orang buruh dari total 1.233 pekerja PT Alpen Food Industry, pabrik es krim Aice. Para buruh ini berhenti bekerja dari 2 November hingga 16 November 2017. Lalu kembali melakukan aksi mogok kerja pada 17 November hingga 2 Desember, karena pada aksi sebelumnya tuntutan mereka tak terpenuhi.

Para buruh ini menuntut hak mereka untuk diangkat menjadi pekerja tetap dan mendapat perlindungan hak-hak dasar pekerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Es krim yang awalnya bermerek Baronet ini, baru mengubah nama menjadi Aice pada 2015. Selain dikenal dengan harganya yang tergolong murah, di 2017, merek es krim ini berhasil menyabet Excellent Brand Award 2017 di kategori merek es krim terbaik. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat kesejahteraan buruh yang mulai diabaikan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), keputusan mogok kerja ini diambil setelah dua kali perundingan dengan pihak perusahaan mengalami jalan buntu. Dalam siaran persnya, disampaikan beberapa fakta ketidakadilan yang dialami para buruh di perusahaan yang beralamat di Jalan Selayar II Blok H No 10, Telajung, Cikarang Barat ini.

Antara lain, para calon buruh harus rela membayar Rp2 juta hingga Rp3,5 juta agar bisa bekerja di PT Alpen Food Industry. Itu pun belum luput dari serangkaian tes. Selain itu, sekitar 50% buruh Aice tidak mendapatkan BPJS ketenagakerjaan. Mereka bahkan harus menyatakan diri tidak akan meminta izin kerja dalam kondisi apa pun. Jika mereka izin sakit, mereka harus mengambil jatah lembur untuk menggantikan jam kerja. Jika tidak, penghasilan mereka per bulan dipotong sesuai jumlah absen hari kerja.

Begitu pun dengan wanita yang sedang hamil, salah satu pekerja mengatakan, alih-alih diberikan cuti hamil, perusahaan malah menyuruh untuk resign. Gaji pun hanya sebesar Rp3,5 juta yang diterima buruh per bulan pun masih harus dibagi per jumlah hari kerja. Apabila seorang buruh absen bekerja, meskipun dengan alasan sakit, gajinya tetap dipotong.

Tertulis juga dalam kontrak kerja, jika buruh mengalami kecelakaan kerja di kemudian hari dan mengakibatkan cacat, peristiwa ini merupakan kelalaian si buruh semata dan tak bisa menuntut perusahaan. Selain itu juga ada beberapa ketidakadilan lainnya yang tidak seharusnya dilakukan.

Padahal, menurut fakta di lapangan, ada banyak buruh yang mengalami sakit karena menghirup gas amonia. Di saat para buruh bekerja, pipa mesin pendingin es krim kerap bocor. Amonia tertiup mengisi penuh ruang produksi. Gas alkali tak berwarna itu mengeluarkan bau tajam. Zat kimia yang biasa dipakai untuk bahan pupuk ini sangat berbahaya, bisa membuat iritasi kulit, mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bahkan, ada beberapa orang yang didiagnosa mengalami bronkitis.

Pikirkan Kembali Kesejahteraan Buruh
Mogok kerja seperti yang dilakukan oleh buruh Aice memang sudah menjadi hak mereka. Di saat para buruh tidak diperlakukan sesuai dengan hak-hak dasar pekerja yang sudah diatur dalam undang-undang, hal yang wajar ketika mereka meminta keadilan kepada pihak perusahaan.

Jika dilihat dari kasusnya, perusahaan ini sendiri sudah melanggar banyak hal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sudah tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jelas menyatakan bahwa jika pekerja berhalangan karena sakit, upah haruslah tetap dibayarkan. Sedangkan, pemotongan upah karena sakit dilakukan oleh perusahaan.

Salah satu pasal lain yang tidak diterapkan ialah pasal 14 UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program jaminan sosial.

Dari pihak pemerintah, seharusnya lebih menegaskan bagaimana menangani undang-undang yang dilanggar seperti ini. Jika pihak perusahaan masih melanggar hak-hak dasar buruh, seharusnya ada tindak lanjut pemerintah. Namun, yang harus lebih ditekankan adalah cara perusahaan memberikan kesejahteraan yang layak bagi para buruh.

Memang seharusnya, sejak awal, pihak perusahaan lebih memikirkan kembali kesejahteraan buruh. Bukan hanya memikirkan bagaimana nasib perusahaan, kemajuan dan kesuksesan perusahaan, dan terkenalnya nama produk maupun perusahaan itu saja.

Berikan waktu yang sewajarnya dalam bekerja, berikanlah jaminan sosial sesuai dengan yang seharusnya pekerja dapatkan, sediakan tempat yang layak dalam bekerja, dan pastikan semua hak-hak dasar pekerja diberikan dengan baik.

Bayangkan saja jika tak ada pekerja yang mau bekerja di perusahaan mereka, maka tidak akan ada hasil yang mereka dapatkan. Terapkanlah sistem simbiosis mutualisme, di mana pekerja dan orang yang mempekerjakan saling menguntungkan. Bukan malah ingin untung, tapi merugikan kesejahteraan orang lain.


Syifa Hoirunnisa
Politeknik Negeri Jakarta

Sumber gambar: news.lewatmana.com
  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Kesejahteraan Buruh yang Mulai Terabaikan Rating: 5 Reviewed By: mindis.id