mindis.id
Latest News
Saturday, November 25, 2017

Sensor Iklan dan Film, Solutifkah?

Baca Juga




Semakin berkembangnya zaman, semakin beragam juga selera masyarakat. Termasuk dalam hal tontonan. Demi menyuguhi tontonan yang sesuai dengan aturan serta tidak melanggar norma – norma di Indonesia maka pemerintah pun ikut campur dalam urusan mensensor film di Indonesia. Keikut sertaan pemerintah dalam menentukan mana tontonan yang pantas atau tidak pantas ini dilakukan oleh oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan adanya komisi dan badan yang bertugas menyaring film agar sesuai dengan norma yang berlaku ini sudah bekerja dengan baik dan menghilangkan dampak – dampak negatif yang ditimbulkan ? 

Berkaca pada undang-undang yang mengatur soal penyiaran, dikatakan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran).

Bila apa yang ditayangkan (baik melalui televisi, radio, maupun media penyiaran lain) tak sesuai dengan aturan/moral, lembaga tadi berhak untuk menegur dan menjatuhkan sanksi yang efek jeranya beragam.
Efek jera yang diberikan KPI bisa berupa denda administratif; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; pembatasan durasi dan waktu siaran; hingga pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.

Hal tersebut tentu menjadi cambukan agar para pelaku industri penyiaran lebih memperhatikan kualitas program agar menjadi lebih baik lagi. Mari mengerucut pada persoalan program televisi. Sudah bukan rahasia umum bila KPI sering kali menegur acara-acara TV yang melanggar aturan yang ditetapkan KPI, yakni Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Kini, stasiun televisi semakin hari terasa semakin preventif dalam menyajikan tayangan berkualitas. Dengan tetap memperhatikan pedoman-pedoman yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pihak televisi menghalalkan segala usaha agar tidak mendobrak batas-batas yang sudah ditetapkan itu.

Kembali ke Khalayak

Yang menjadi permasalahan menurut saya adalah masih lemahnya peran negara dalam mensersor adegan – adegan yang dilarang. Sebab, tidak ada batasan yang jelas bagian apa saja yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Sehingga terjadi multi tafsir dikalangan stasiun tv itu sendiri. 

Saya coba memberikan contoh. Bila stasiun TV A menyensor korban meninggal pada sebuah kecelakaan, namun TV B tidak melakukannya, maka hasilnya sama saja untuk masyarakat. Karena pilihan televisi di Indonesia sangat beragam sehingga seseorang tidak akan hanya mendapatkan informasi dari hanya salah satu stasiun tv saja. 

Pihak televisi mengkategorikan sesuatu sebagai eksploitasi pornografi menjadi hal subjektif. Atlet renang yang cuma pakai bikini, disensor; Miss Indonesia yang mengenakan kebaya dengan belahan paha tinggi, disensor; Belahan dada pada relief patung bersejarah, disensor. Ironis, namun itu kenyataannya.
Pihak televisi seharusnya tidak perlu takut dan mengambil jalan pintas dengan memburamkan setiap tayangan. Mengapa tidak memanfaatkan jam tayang agar sesuai dengan batasan usia penonton TV?

Iklan rokok saja tidak boleh tayang di bawah jam setengah sepuluh malam. Kalau begitu, tayangan-tayangan lain yang sekiranya tidak pantas, naikkan saja di atas jam setengah sepuluh. Lalu untuk pelaksanaanya, kembali lagi ke masyarakat agar turut aktif memfilter tayangan, khususnya untuk anak. Sambil mengatakan bahwa tontonan di atas jam sembilan bukanlah tayangan yang didesain untuk anak-anak.

Jangan Batasi Diri

Di luar ada atau tidaknya teguran dari KPI, masyarakat pasti cukup cerdas untuk menyaring kembali apa yang telah difilter oleh pihak televisi. Adegan merokok dalam tayangan sinetron maupun FTV misalnya, yang menjadi objek blur adalah rokoknya, namun asapnya dibiarkan mengepul ke mana-mana. Masyarakat, bahkan anak-anak sekalipun, pasti tahu bahwa adegan itu sedang menunjukkan aktivitas merokok.

Yang aneh lagi pernah dialami oleh tayangan Tom and Jerry. Kartun seperti itu kerap menggunakan komedi slapstick – komedi fisik karena celaka yang dialami seseorang, sebagai kekuatan utamanya. Di sisi lain, acara situasi komedi yang menampilkan slapstick tak pernah disensor.

Ada satu adegan ketika Jerry dikejar Tom, lalu Jerry menemukan setrika tergeletak. Setelah mengangkat setrika, adegan dipotong begitu saja. Adegan berikutnya, Jerry sudah kabur kembali dan wajah Tom tiba-tiba berubah menyerupai setrika itu. Bagian yang disensor adalah ketika Jerry secara sengaja menabrakkan setrika tersebut ke wajah Tom.

Memang ada aturan yang melarang atau membatasi tayangan tindak kekerasan di televisi. Memotong satu adegan untuk keperluan sensor rasanya tak menghilangkan unsur sebab-akibat dalam kasus semacam itu. Mengapa tak gunakan saja frasa “Adegan ini hanya rekayasa” seperti yang biasa digunakan pada acara-acara komedi?

Sesungguhnya, sensor tidak menyelesaikan masalah. Adanya bagian yang diblur dari sebuah tayangan malah menjadi titik fokus untuk diperhatikan. Dan masyarakat akan kembali menilai bahwa kebijakan sensor di televisi seolah terlalu ketat dan sensitif.

Akan lebih mudah bila TV tidak usah menayangkan sama sekali program-program yang menurut mereka tidak layak, daripada membatasi diri seperti tadi. Seorang penulis novel misteri tidak akan menghasilkan karya hebat jika membatasi dirinya dari hal-hal berbau kezaliman.


Putu Raditya 
Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta 


Sumber gambar : beritagar.id
  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Sensor Iklan dan Film, Solutifkah? Rating: 5 Reviewed By: mindis.id