mindis.id
Latest News
Friday, November 3, 2017

Kapitalis Birokrat: Perkembangan Bisnis Militer di Indonesia

Baca Juga



Keterlibatan Awal Dalam Bisnis

MINDIS.ID - Keterlibatan militer dalam kegiatan ekonomi dimulai sejak pengakauan kedaulatan Belanda terhadap Republik Indonesia pada awal tahun 1950an. Keterlibatan itu didasarkan pada keinginanan untuk mendapatkan tambahan pembiyaan di luar anggaran pertahanan untuk kepentingan kelompok-kelompok pada tubuh militer tersebut. 

Para perwira menggunakan kekuasaanya untuk melakukan dominasi terhadap kegiatan ekonomi, baik melakukan perdagangan secara langsung ataupun mendapatkan konsesi dari pebisnis di kalangan sipil.  Diperlakukannya UU. Darurat Perang pada tahun 1957 ketika militer mengambil alih komando pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia dan ditambah dengan program nasionalisasi secara besar-besaran perusahaan Belanda sebagi upaya persiapan menghadapi konfrontasi terhadap Irian Barat membuat perusahaan hasil nasionalisasi tersebut dibawah komando militer. Penguasaan itu semakin menekankan dominasi militer pada ranah ekonomi baik di wilayah negara dan swasta. 
Kegiatan ekonomi militer yang mendominasi tersebut mendapatkan kritik baik dari kelompok kiri dalam hal ini PKI dan kelompok kanan (Islam). Perusahaan-perusahaan dibawah komando militer ini sering kali menjadi sumber skandal, ketidakcakapan manajemen perusahaan serta ditambah perilakunya yang korup menyebabkan jalannya perusahaan tidak efisien. PKI sering menyebut para Perwira militer (Angkatan Darat) yang menguasi perusahaan ini sebagai “Kapitalis Birokrat”. Sedangkan kelompok kanan melalui surat kabar Nusantara menjelaskan bahwa keterlibatan militer dalam kegiatan ekonomi ditujukan pada kegiatan pemenuhan anggaran yang cukup dikarenakan tidak dipenuhinya anggaran pertahanan oleh negara, nyatanya justru mereka memperkaya diri mereka sendiri.

Pasca pergolakan politik pada tahun 1965, militer semakin menegaskan dirinya pada kegiatan ekonomi. Perubahan itu juga didasarkan pada cara pandang kepemimpinan antara Presiden Soekarno dengan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menganggap perlu ada stabilitas politik guna membangun perekonomian, peran militer diperlukan untuk menciptakan stabilitas tersebut. Ditambah pula perubahan doktir bahwa militer tidak hanya sebagai “stabilisator” tetapi juga “dinamisator”. 

Bertolak dari anggapan bahwa pembangunan ekonomi di masa lalu telah terbengkalai karena pemerintah yang didominasi oleh kaum sipil tidak berhasil mengatasi perebutan kepentingan golongan, yang di dalamnya partai-partai politik mempunyai landasan berpijak, Angkatan Darat menampilkan diri sebagai kekuatan nasional yang mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan masyarakat umum, dan karena itu wajarlah jika mereka memerintah (Crouch, 1986).

Pertumbuhan Kelompok Bisnis Militer

Pada masa Orde Baru, pusat komando militer mulai masuk dalam kegiatan bisnis swasta dengan didirkannya perusahaan-perusahaan milik militer. Kegiatan bisnis militer ini kemudian membentuk sebuah kelompok perwira tinggi yang dinamakan “Jendral Finansial”, adanya kelompok ini muncul dari seksi-seksi perwira Finek (Finansial dan Ekonomi) para komandan militer lama, Korps Markas Angkatan Darat dan berbagai macam pejabat militer yang mengontrol korporasi negara (Tempo, Bintang-Bintang di Gelanggang Dagang). Para jendral keuangan ini kini punya akses hampir tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya dan fasilitas milik negara serta kekuasaan untuk memengaruhi alokansi lisensi impor/ekspor, konsesi hutan dan kontrak-kontrak negara (Robinson, 1986).

Dalam praktek bisnisnya para perwira-perwira militer ini melakukan kolaborasi dengan para pengusaha Cina. Pengusaha Cina menjadi mitra kerja yang digunakan untuk mengembangkan jaringan bisnis serta saluran dagang untuk melakukan penyelundupan yang keuntungannya digunakan bagi pemasukan anggaran militer itu sendiri. Kegiatan ini didukung dengan adanya posisi strategis yang dimiliki oleh petinggi militer untuk melakukan manipulasi terhadap mekanisme aturan tentang ekspor/impor dan kontrak negara dengan membagikan keuntungan dengan perusahaan swasta yang dimiliki oleh pengusaha Cina yang dekat dengan para komandan militer. 

Disamping mengadakan hubungan bisnis swasta dengan para pengusaha Cina, salah satu pemasukan dana paling penting bagi Angkatan Darat adalah penguasan Pertamina setelah penunjukan Deputi II Angkatan Darat bernama Kolonel Ibnu Sutowo sebagai direktur utama Pertamina oleh KSAD Mayor Jendral Nasution pada tahun 1957. Penunjukkan ini kemudian membuat Pertamina menjadi “mesin uang” bagi para Jendral-Jendral yang sangat menguntungkan. Penggunaan dana Pertamina selanjutnya pada masa awal orde baru akibat adanya Oil Booming membuat alokasi keungtungan tersebut masuk dalam keuangan Angkatan Bersenjata serta para komandan-komandan militer.

Sumber dana lain yang tidak kalah penting adalah penguasaan Bulog (Badan Urusan Logistik) oleh perwira-perwira Angakatan Darat pada tahun 1966. Dipimpn oleh Brigadir Jendral Achmad Tirtosudiro,  Bulog yang mengurusi masalah jual-beli bahan pokok ini mampu mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan salah satu keuntungannya adalah jual-beli beras. 

Untuk memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat ini mekanisme kegiatan ekonominya dibiayai oleh kredit dari Bank Indonesia. Namun dalam praktek pembelian beras Bulog tidak melakukan pembelian melalui petani hingga tingkatan desa melainkan melalui para perantara pengusaha Cina atau disebut Cukong. Praktik ini diperparah dengan penyalahgunaan dana Bulog untuk kepentingan petingginya dengan mengadakan investasi untuk meraih keuntungan jangka pendek. Melakukan “Kong-Kali Kong” dengan menaruh dana Bulog ke bank-bank Swasta yang juga dipimpin oleh militer. Akibatnya dana perusahaan yang digunakan sebagai spekulan tersebut gagal memenuhi kebutuhan Bulog itu sendiri.

Selain menguasai perusahaan negara, militer juga mendirikan perusahaan swasta dibawah komandonya, setidaknya ada beberapa grup bisnis yang dimiliki oleh militer tersebut. Grup bisnis yang terkemuka itu adalah grup bisnis Divisi Diponegoro, grup bisnis Divisi Siliwangi, grup bisnis Kostrad, Yayasan Dharma Putra (YDP), Propelat, dan beberapa perusahaan dibawah koperasi militer: Inkopad, Inkopal, Inkopau, dan Inkopak. 

Munculnya grup bisnis ini didasarkan atas kepentingan pribadi para perwira di tubuh Angkatan Darat tersebut. Orientasi “komersial” muncul pada kelas-kelas perwira Angkatan Darat dikarenankan keterlibatan mereka yang aktif dalam bisnis. Yang awal keterlibatannya memang semata-mata untuk urusan perekonomian negara, namun lambat laun mereka menikmati posisi barunya sebagai kelas bisnis baru. Asalkan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, membangun relasi baik dengan rekan bisnis maka tidak ada yang keberatan apabila mereka memperkaya diri dengan meminta komisi pada setiap kegiatan ekonomi tersebut. 

Dampak Keterlibatan Militer Dalam Bisnis

Adanya penekanan pada keinginan pemerintah untuk memperbaiki iklim industri dengan adanya pemberlakuan UU. Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 memberikan keuntungan pada perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki hubungan dengan para perwira Angkatan Darat. Koneksi dengan para petinggi militer tersebut memudahkan para elite swasta untuk mendapatkan kemudahan mengurus izin usaha di Indonesia dengan konsekuensi dapat memberikan komisi pada perwira militer yang membantu proses perizinan tersebut tersebut. 

Kalangan-kalangan ini seperti yang dikatakan oleh Harold Crouch disebut sebagai “Kelas Komprador” karena hanya berusaha mementingkan ambisi pribadinya dengan mendapatkan balasan keuntungan dari rekan bisnis tersebut. Perwira militer ini hadir dibelakang para elite perusahaan swasta tersebut, disamping itu keterlibatan mereka selain membuka jalan menjadi kelas kapitalis baru juga menjadi saluran untuk memperkaya diri karena dapat memberikan pengaruh pada pembagian jatah lisensi, monopoli, serta konsesi sebagai bentuk penguasaan sumber daya milik negara. 

Dampaknya sangatlah jelas bahwa militer bukanlah sebagai alat negara yang mempunyai profesionalitas sebagai penjaga pertahanan akan tetapi militer menjadi satu golongan tersendiri yang di dalamnya tumbuh kepentingan pribadi di kalangan perwiranya untuk memperkaya diri atas penggunaan kekuasaan jabatan dan kedudukan yang diberikan kepada mereka. 

Hal ini yang menyebabkan mereka melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, akibatnya sering kali ada keberpihakan kepada penanam modal asing karena keuntungan besar yang dijanjikan oleh pemodal tersebut. Mengakibatkan adanya konglomerasi dikalangan pengusaha asing serta cina dilingkaran kekuasaan birokrasi politik dalam hal ini ada posisi-posisi strategis militer. Sehingga keterlibatan militer tidak hanya memberikan keuntungan bagi tubuh militer itu sendiri akan tetapi kelompok pengusaha pribumi tidak dapat mengembangkan diri menjadi “borjuasi nasional” karena ketidakmampuannya mengakses sumber-sumber ekonomi tersebut.


Mohammad Darry 
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia 


Sumber Gambar : http://beritadaerah.co.id/
  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Kapitalis Birokrat: Perkembangan Bisnis Militer di Indonesia Rating: 5 Reviewed By: mindis.id