mindis.id
Latest News
Tuesday, December 13, 2016

Masihkah Ingin Mempertahankan UN?

Baca Juga



Kontroversi perlu tidaknya Ujian Nasional (UN) sebenarnya sering terjadi. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kontroversi itu juga cukup mewarnai perbincangan nasional mengenai evaluasi pendidikan. Kini, para pendukung penghapusan ujian nasional semakin menguat dan di bawah pemerintahan Joko Widodo, keputusan yang hendak diambil oleh Mendikbud, Muhadjir Effendy  adalah memoratorium ujian nasional. Moratorium UN juga mendapat dukungan dari kalangan pakar pendidikan

Argumen tentang dampak buruk UN yang lebih besar daripada dampak positifnya sudah cukup sering dikemukakan. Terbukti selama ini bahwa UN melahirkan banyak kecurangan, kebocoran soal ujian, hilangnya integritas guru dalam memutuskan nilai yang hendak diberikan kepada siswa secara objektif . Bahkan bahan soal yang diujikan juga tidak mencermikan kemampuan seluruh murid di seluruh Indonesia, hanya bisa dikerjakan oleh siswa di kota besar yang pendidikannya sudah maju.

UN pertama kali diterapkan pada tahun 2003. Saat itu pemerintah menetapkan standar kelulusan dengan nilai rata-rata 3 dan terus meningkat disetiap tahunnya. Tampaknya, ujian nasional yang selama ini dilaksanakan lebih banyak menelan dana triliunan rupiah untuk biaya mulai dari pembuatan materi ujian, biaya distribusi, biaya honor pengawas. Faktanya,  pada tahun 2017 APBN untuk UN sebesar 491 miliar rupiah.

Andaikan moratorium itu terjadi dan ujian nasional ditiadakan, pengalihan dana yang selama ini dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan ujian nasional itu bisa dijadikan perbaikan peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air. 

Pilihan pertama adalah mengalihkan dana itu untuk memperbaiki sarana gedung sekolah yang rusak bahwa terancam ambruk di beberapa wilayah. Pilihan lain adalah memanfaatkan dana itu untuk meningkatkan kualifikasi guru-guru, terutama guru-guru yang belum memiliki kompetensi yang disyaratkan sebagai seorang pendidik sesuai dengan jenjang pengabdian mereka.

Para pendidik yang selama ini terbiasa mengajar secara konvensional yang lebih banyak melakukan transfer pengetahuan secara satu arah, perlu diberi pelatihan untuk menjadi guru yang sanggup mengajar secara interaktif.

Di era demokratis pascareformasi, hasil proses belajar siswa selama di sekolah sudah tidak lagi dijadikan parameter untuk penerimaan tenaga kerja karena yang dilihat adalah kemampuan individunya bukan nilai di sekolah. Hal bisa dijadikan pembenar bahwa ujian nasional memang seharusnya tak perlu diselenggarakan lagi.

Namun, argumen mereka yang mempertahankan ujian nasional tak beranjak bahwa hanya ujian nasional  bisa digunakan untuk melihat kualitas pendidikan nasional. Argumen itu bisa dipatahkan dengan argumen tandingannya bahwa apa gunanya ada parameter tapi tak sanggup memperbaiki mutu pendidikan itu sendiri.

Annisa Fadhilah
Mahasiswi Jurnalistik, Politeknik Negeri Jakarta

Sumber gambar : http://ujiannasional.org/

  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Masihkah Ingin Mempertahankan UN? Rating: 5 Reviewed By: mindis.id