mindis.id
Latest News
Tuesday, November 29, 2016

UU ITE: Tameng atau Bumerang?

Baca Juga


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku sejak 28 November 2016, setelah 30 hari dari rapat paripurna pengesahan revisi UU ITE pada 27 Oktober 2016 oleh DPR. Hal tersebut menjadi pembicaraan di dunia jurnalistik Indonesia, terutama jurnalistik online Indonesia

Perubahan yang paling mencolok terjadi pada Pasal 26. Tambahan pasal ini mengizinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan berita terkait dengan masa lalu seseorang yang sudah diselesaikan tetapi diangkat kembali. Penambahan tersebut bernama Pasal Hak untuk Dilupakan atau The Right to be Forgotten. Penambahan tersebut tentu saja menimbulkan pro dan kontra bahkan bisa menuai dampak begitu banyak dari berbagai aspek. 

Aturan penghapusan tersebut ada dalam Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi, “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat 4 juga menjelaskan, “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektrik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan aturan penghapusan tersebut seperti mengadopsi aturan tentang teknologi informasi di negara-negara Eropa. Padahal mereka (negara-negara Eropa) hanya fokus pada mesin pencari atau yang dikenal dengan search engine, bukan sistem elektronik yang dimaksud oleh Indonesia. 

Sistem elektronik yang dimaksud di dalam pasal tersebut juga tidak jelas. Padahal, sistem elektronik yang ada di Indonesia bermacam-macam dan berasal dari beragam pembuat. Apabila pemerintah tidak menjelaskan apa saja yang termasuk dalam sistem elektronik yang dimaksud pada pasal tersebut, mungkin portal media online atau situs media online bahkan situs-situs pemerintahan bisa menjadi sasaran dalam pasal tersebut.

Coba kita ambil satu contoh kasus, seorang penjabat yang pernah melakukan kasus hukum penggelapan dana pemerintah. Orang tersebut ternyata sudah bebas dan kasus hukumnya sudah selesai. Kemudian permintaan penghapusan pemberitaan dan informasi elektrik yang terkait dengan kasusnya dikabulkan oleh pengadilan. 

Maka tak hanya situs pemberitaan yang harus menghapuskan informasi elektrik yang terkait kasus itu tapi situs pemerintahan juga harus ikut menghapus. Seperti situs milik pemerintah yang menginformasikan tindak pidana penggelapan uang tersebut dan situs informasi transparansi keuangan pemerintah yang berisikan data terkait kasus itu juga harus ikut menghapus. Padahal informasi tersebut harus diarsipkan oleh pemerintah yang terkait dan dijadikan bank data untuk pemerintahan selanjutnya. 

Seharusnya, pemerintah membuat syarat-syarat atau kriteria khusus untuk informasi seperti apa yang boleh dihapus dan memberi pemahaman kepada para sistem elektronik yang terkait. Pemerintah juga harus memberikan kategori informasi apa saja yang bisa diakses oleh publik dan kategori informasi yang bersifat pribadi untuk menghindari tindakan “bocor” informasi yang merugikan suatu pihak dan dapat menimbulkan masalah. 

Pasal ini berpotensi untuk dimanfaatkan orang-orang tertentu, terutama dalam dunia politik. Manfaat yang dimaksud adalah seseorang bisa menghapus rekam jejak informasi pribadinya atas dugaan berbagai kasus yang terjadi, layaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia atau kasus kriminalitas sehingga publik tidak bisa mendapatkan rekam jejak orang tersebut. Padahal itu sangat berpengaruh dalam pemilihan umum yang dianggap sebagai acara politik yang bersifat demokrasi. 

Sebagai warga negara yang patuh hukum, kita harus mematuhi hukum tersebut tetapi kita juga harus teliti dan mengerti apa yang terkandung dalam hukum yang sudah dibuat. Agar nantinya kita tidak menjadi warga negara yang buta hukum dan tidak merugikan diri sendiri. 

*Annisa Fadhilah
Mahasiswa Jurnalistik, Politeknik Negeri Jakarta

Sumber gambar: egaseptian.wordpress.com






  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: UU ITE: Tameng atau Bumerang? Rating: 5 Reviewed By: mindis.id